Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto : Naifuroji/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN untuk menyusun roadmap dengan melakukan sinergi antar BUMN pangan dalam mewujudkan strategi untuk perbaikan kinerja perusahaan seraya berintegrasi mewujudkan kedaulatan pangan.

“Diperlukan percepatan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang mampu memanfaatkan aset dan infrastruktur yang ada dengan melakukan orkestrasi dan meningkatkan kerjasama semaksimal mungkin untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan,” ucap Aria Bima saat Rapat Dengar Pendapat secara virtual Komisi VI DPR RI dengan Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Dirut PT. Berdikari (Persero), Dirut PT. Sang Hyang Seri (Persero), dan Dirut PT. Pertani (Persero), Senin (20/4/2020).

Aria Bima menambahkan, Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kementerian BUMN dan BUMN pangan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi secara terintegrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, dalam arti ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, kemandirian dan kelangsungan pangan yang terjamin.

“Saya berharap, klaster BUMN Pangan ini betul-betul tidak sekedar reaktif tetapi sangat antisipatif untuk melakukan berbagai antisipasi dengan data-data yang sekarang ini ada. Kemampuan untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pangan ini menjadi penting sekali. Kita tidak bisa menempatkan wilayah Indonesia yang demikian luas dengan jumlah penduduk 260 juta penduduknya ini dalam suatu situasi kondisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang sama,” terangnya.

Ditegaskannya, wilayah-wilayah yang sangat rentan kerawanan pangan itu justru penting, “Bulog, PPI, maupun RNI harus mampu berpikir agar bagaimana situasi wilayah zona merah rawan pangan ini menjadi skala prioritas didalam menyusun roadmap BUMN tersebut,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu. (dep/es)